Program yang sudah dicanangkan pemerintah memang sebaiknya tidak dipolemikkan berlarut-larut, apalagi ada yang sampai menolak. Masalahnya, bila masalah dipermasalahkan akan berdampak memunculkan masalah baru lagi. Tinggal saat ini pemerintah harus serius menggarap program yang sudah dicanangkan. Pengawasan mesti benar-benar diefektifkan dengan lebih mengutamakan pengabdian untuk kesejahteraan rakyat.

--------------------------------
Idealnya, BLT dan Program Padat Karya
Oleh Alit Purnata 

PRO-KONTRA soal kenaikan harga BBM sudah tidak ada manfaatnya lagi. Berbagai argumen pembenar agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM terpatahkan sudah, dengan berlakunya argumen pemerintah. Sekalipun aksi-aksi protes di beberapa daerah masih berlanjut, setelah resmi diumumkan Sabtu (24/5) lalu harga BBM naik, aksi-aksi itu tidak bermakna lagi, bahkan lebih mendatangkan masalah baru. Di Jakarta, misalnya, aksi demo berbuntut penangkapan mahasiswa, ketegangan pihak kampus dengan aparat, kerusakan gedung kampus, atau terganggunya kelancaran aktivitas warga masyarakat lainnya yang menggunakan sarana publik.

-----------------------

Kini babak baru sudah ada di depan mata yakni harga premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter, solar Rp 5.500 dari sebelumnya Rp 4.300 per liter dan minyak tanah yang merupakan kebutuhan utama ibu-ibu rumah tangga menjadi Rp 2.500 dari sebelumya Rp 2.000 per liter. Artinya, saat ini masyarakat kita mengalami beban hidup semakin berat. Bukan saja untuk membeli BBM yang memang lebih mahal, tetapi menghadapi lonjakan harga sebagai dampak kenaikan harga minyak tersebut. Harga sembako sudah pasti naik, bahkan sebelum harga BBM secara resmi dinaikkan. Kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari itu lebih hebat daripada biaya siswa sekolah, karena naik sampai dua kali. Pertama, saat baru diisyaratkan (menjelang) kenaikan, dan pada saat harga BBM resmi diumumkan naik. Sedangkan biaya sekolah siswa hanya naik sekali dalam setahun, itu pun bisa juga tidak naik.

Dengan menaikkan harga BBM, tampaknya pemerintah sudah tidak mampu lagi mencari solusi lain. Bahkan, Wapres Jusuf Kalla (JK) berani mempertaruhkan popularitasnya. Ini artinya SBY-JK mau tidak mau harus mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM dengan tidak memikirkan lagi ketenaran diri sendiri. Artinya, kebijakan tidak populis ini sudah siap diterima dengan kehilangan popularitas. Termasuk tidak merespons sorotan DPR dan juga maraknya demo mahasiswa dan masyarakat di mana-mana.

Masalahnya saat ini, bagaimana memecahkan persoalan yang semakin berat dirasakan rakyat. Tentu tidak tepat hanya menyalahkan program yang sudah dicanangkan pemerintah. Tentu juga masukan yang diberikan masyarakat dan pengamat, jangan dianggap angin lalu saja. Seperti program BLT (bantuan langsung tunai), misalnya, yang diberikan kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) dan pemberian beras untuk keluarga miskin (raskin) senilai Rp 4,2 trilyun, sudah seharusnya dilaksanakan. Kebijakan pemerintah untuk menolong rakyat secara langsung sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, memang seharusnya dihormati. Persoalan program itu lantas dinilai kurang mendidik, membuat rakyat malas, menurunkan martabat rakyat atau sebutan apa pun, pada saat ini agar dibiarkan dulu berjalan. Yang terpenting bagaimana jutaan rakyat miskin itu tertolong dan bisa bernapas lega untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dengan menerima Rp 100 ribu per bulan. Dengan BLT itu, rakyat miskin bisa membeli makanan atau pangan kebutuhan sehari-hari, yang selama ini hanya bisa menikmati nasi aking dalam keseharian seperti banyak diwartakan media massa.

Logikanya, setelah masyarakat mendapatkan BLT, tentu mereka tidak lantas diam hanya menunggu pencairan BLT berikutnya. Ketika pangan dalam sebulan atau beberapa bulan tersedia di rumah tangga masing-masing maskin, program pemerintah lainnya harus sudah diluncurkan. Seperti banyak dikemukakan pengamat, maka program padat karyalah yang paling tepat dibuat. Program padat karya masuk desa sudah harus jalan dan melibatkan tenaga masyarakat luas. Banyak sektor bisa dikembangkan yang melibatkan banyak orang, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan serta lainnya. Kegiatan padat karya itu misalnya membuat saluran irigasi melibatkan banyak orang, pengerukan sungai, pembuatan jalan desa menuju daerah terisolasi, dan lain-lainnya.

Kegairahan masyarakat juga perlu dipacu dengan memberi subsidi di sektor pertanian. Baik keringanan dalam harga pupuk, obat-obatan sampai bantuan bibit. Karena idealnya, dalam mengurangi kemiskinan adalah bagaimana pemerintah memberikan ''ikan'' yang dalam hal ini BLT dan ''pancing'' adalah program padat karya dalam pemberdayaan masyarakat. Ke depan tentu sudah harus diprogramkan, tidak saja rakyat mendapatkan ikan dan punya pancing, juga sekaligus punya kolam ikannya. 

 

Pemerintah Serius

Program yang sudah dicanangkan pemerintah memang sebaiknya tidak dipolemikkan berlarut-larut, apalagi ada yang sampai menolak. Masalahnya, bila masalah dipermasalahkan akan berdampak memunculkan masalah baru lagi. Tinggal saat ini pemerintah harus serius menggarap program yang sudah dicanangkan. Pengawasan mesti benar-benar diefektifkan dengan lebih mengutamakan pengabdian untuk kesejahteraan rakyat. Program bagus dan biaya besar tidak akan mencapai sasaran bila anggarannya sudah terpangkas dari pusat sampai ke daerah hingga diterima minim oleh mereka yang berhak menerima. Tindakan tegas bagi aparat yang menyelewengkan dana BLT, misalnya, mesti diterapkan dengan konsekuen.

Kehadiran KPK langsung mengawasi pencairan BLT, tentu menjadi babak baru yang mesti mendapat acungan jempol untuk tidak memunculkan kemelut pembagian BLT pada 2005. Pemberdayaan masyarakat lewat PNPM Mandiri atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang menyasar 3.999 kecamatan dengan anggaran Rp 13,2 trilyun atau masing-masing Rp 1 milyar per kecamatan, bisa berjalan dengan baik. Apalah artinya penghematan belanja departemen Rp 30,3 trilyun, penghematan dan efisiensi Pertamina Rp 7 trilyun atau penghematan biaya PLN Rp 5 trilyun dan mengoptimalkan penerimaan negara nonmigas sampai Rp 20 trilyun, bila korupsi tetap saja marak. Di sinilah ditunggu kesungguhan pemerintah, aparat dari pusat sampai daerah berkomitmen meniadakan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) tersebut. Semangat 100 Tahun Kebangkitan Nasional, Mei 2008 ini hendaknya menjadi pemicu dan pemacu tekad itu. Termasuk slogan yang digelorakan pemerintah ''Indonesia Bisa'' hendaknya mendorong kita ''bisa bersemangat'' untuk menjadikan bangsa ini ''bisa maju'' dan tentu bukan ''bisa mundur'' atau malah terpuruk.

Penulis, wartawan Bali Post

---------------------------

* Program bagus dan biaya besar tidak akan mencapai sasaran bila anggarannya sudah terpangkas dari pusat sampai ke daerah hingga diterima minim oleh mereka yang berhak menerima.

* Kehadiran KPK langsung mengawasi pencairan BLT, tentu menjadi babak baru yang mesti mendapat acungan jempol untuk tidak memunculkan kemelut pembagian BLT pada 2005.

* Ditunggu kesungguhan pemerintah, aparat dari pusat sampai daerah berkomitmen meniadakan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).