Pemerintah segera Gulirkan Paket Kebijakan Ekonomi

Jakarta (Bali Post)-
Pemerintah segera menerbitkan paket kebijakan ekonomi terkait penurunan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi kembali. Nantinya, paket tersebut berisikan kebijakan percepatan produksi pangan, energi dan insentif keuangan.

''Dua hari lalu ada dua peristiwa yang penting yaitu kenaikan BBM yang telah digarisbawahi Pak Presiden untuk langkah terbaik. Juga paket kebijakan ekonomi yang telah ditandatangani oleh Presiden yang belum bisa diberitahukan kepada umum, salah satunya mengenai ekonomi,'' ungkap Gubernur Bank Indonesia Boediono di sela-sela kegiatan Indonesian Regional Investment Forum (IRIF) 2008 di Jakarta, Senin (26/5) kemarin.

Menurutnya, paket kebijakan ekonomi ini merupakan rencana aksi pemerintah untuk menggerakkan ekonomi 2008-2009. Hal ini dilakukan setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Dengan kebijakan ini diharapkan ekses kenaikan harga bisa ditekan. Selain itu, paket ini merupakan rencana jangka panjang pengembangan ekonomi nasional.

Boediono mengingatkan situasi ekonomi dalam dua tahun ke depan akan sangat kental pengaruh politiknya. Hal ini terkait pelaksanaan pemiihan umum tahun depan. Sehingga, kebijakan ini bisa berfungsi sebagai rencana aksi. ''Untuk meminimalkan dampak sekunder dari kenaikan harga minyak, Inpres yang baru sudah ditandatangani dan sudah siap diumumkan pada beberapa hari mendatang,'' tambahnya.

Kendati begitu, dia mengingatkan dalam kesempatan tersebut, dia berbicara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Pasalnya, dalam kegiatan kemarin Gubernur BI yang baru dilantik ini diundang sebagai Menko Perekonomian. ''Saya diundang sebagai Menko Perekonomian, saya berdiri dalam jabatan lain,'' katanya.

Lebih jauh, Boediono menambahkan paket ekonomi ini merupakan jaminan kepada masyarakat dari pemerintah. Jaminan ini harus diberikan mengingat dalam dua tahun sisa, pemerintahan akan disibukkan dengan hingar-bingarnya pemilu. Namun, dia menekankan bahwa paket kebijakan tidak akan ada manfaatnya kalau pelaksanaannya tidak ada.

''Paket perekonomian merupakan rencana aksi tahun 2009 sebagai jaminan kepada masyarakat walaupun tahun 2009 puncak tahun politik yang mana tahun ini sudah mulai menghangat,'' ujar Boediono.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Muhammad S Hidayat menyambut baik kebijakan ini. Dia mendorong agar pemerintah dapat konsisten dengan kebijakan baru tersebut. Berbarengan akan hal itu, Hidayat mengusulkan, perlu dibentuk semacam tim kecil di bawah kendali langsung Presiden.

Tim itu terdiri dari menteri-menteri terkait serta kalangan pebisnis guna mensinergikan, baik tataran konsep kebijakan  maupun operasional. Jangan sampai dalam tataran konsep kebijakan dirasakan bagus, namun miskin dalam hal implementasi. Seperti KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan, red). ''Kami ingin memangkas mata rantai birokrasi yang selama ini jadi salah satu penyebab lambannya kebijakan itu berjalan,'' pungkas Hidayat. (kmb1/kmb4)