BLT, Bikin (Pemerintah) Lebih Terkenal

KENDATI bantuan langsung tunai (BLT) tetap akan dilaksanakan, tetap saja mengandung kontroversi. Beberapa daerah bahkan secara terbuka menolak menyalurkan dana BLT. Ada yang mengemukakan alasan rasional yakni tidak mendidik masyarakat, namun ada juga yang karena alasan politis, khawatir BLT bisa menaikkan popularitas pemerintah (baca: SBY-JK).

Muncul plesetan BLT, bikin (pemerintah SBY-JK) lebih terkenal. Plesetan ini boleh jadi hanya iseng, namun kalau dilihat substansinya juga mengandung kebenaran. Di satu sisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengaku merelakan popularitasnya turun gara-gara menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun di sisi lain, keduanya justru mereguk simpati dan popularitas dengan menggulirkan program BLT untuk keluarga miskin. Pemerintahan SBY-JK seolah menjadi sinterklas yang datang ke gubuk-gubuk reyot menawarkan Rp 100.000 yang sesungguhnya tak banyak membantu masyarakat untuk ke luar dari "situasi batas" (istilah Paulo Freire), yakni kemiskinan.

Kemiskinan, sebagaimana dibuatkan oleh para sosilolog, ada yang terjadi secara kultural, ada pula yang terjadi secara struktural. Kultural lebih disebabkan oleh kondisi internal dan lingkungan si miskin, sementara kemiskinan struktural terjadi karena kondisi sosial politik di luar jangkauan si papa.

Dengan demikian, persoalan kemiskinan tidak sederhana. Tak sekadar diukur dari berapa kali makan sehari, pakai kutang atau tidak, tinggal di rumah petak, tamat di sekolah mana. Kemiskinan sangat kompleks. Di dalamnya menyangkut nilai-nilai sosial, etos kerja, keyakinan, bahkan pilihan hidup.

Karena itu, pendataan pemerintah yang hanya didasarkan pada indikator-indikator ekonomi, bukan saja mengentengkan persoalan, tetapi juga bisa menyesatkan. Dalam kondisi seperti ini, tentu sangat rawan terhadap manipulasi oleh mereka yang disapa Ebiet G. Ade sebagai ''tangan yang tega berbuat nista''.

Sudah menjadi rahasia umum, dana BLT yang jumlahnya trilyunan rupiah itu diselewengkan oleh mereka yang menyalurkannya. Ada KKN, ada mark-up jumlah penerima, ada penyunatan dengan alasan ini-itu. Bahkan, ada pula yang menjadikannya sebagai "modal politik" untuk mencari popularitas, seolah-olah dananya dari kantong pribadi.

Yang memilukan, penerapan BLT di Indonesia tampaknya salah momentum. Di tengah kampanye mengenai Kebangkitan Nasional yang dirayakan 100 tahun, pemerintah justru mengajari rakyatnya untuk bermental gembel, meminta-minta dan mengiba. Tanpa meneteskan keringat, dapat bantuan gratis.

Di sini, harus diakui pemerintahan SBY-JK dengan seluruh jajajarannya telah gagal memilih jalan. Alih-alih untuk membantu rakyat miskin, justru meninabobokannya agar terus bermimpi, kapan dapat gratisan lagi? Saat pemilu, pilih si anu saja ah... Tidak salah lagi, BLT memang bikin lebih terkenal!

* gregorius