Bali Belum Siap Bagikan BLT

Denpasar (Bali Post) -
Sampai saat ini, Bali belum siap membagikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di daerah ini. Hal itu karena masih menunggu kesiapan instansi terkait seperti Dinas Sosial, PT Pos Indonesia serta data KK miskin terbaru yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik Bali. Demikian disampaikan Karo Humas dan Protokol Pemprop Bali Drs. Nyoman Puasha Aryana, Senin (26/5) kemarin.

''Kami belum mengetahui kapan pembagiannya. Yang jelas, saat ini masih dilakukan pengecekan kesiapan pihak Dinas Sosial dan Kantor Pos,'' katanya. Pihak Dinas Sosial berkaitan dengan kesiapan pencairan dana, sedangkan PT Pos berkaitan dengan kesiapan kartunya. ''Jadi tak bisa dilakukan segera, mengingat semua itu masih memerlukan koordinasi dengan pihak terkait,'' katanya. 

Puasha Aryana membantah adanya kesan, seolah-olah pencairan diulur karena adanya Pilgub Bali. ''Kita hanya menunggu kesiapan instansi terkait dan PT Pos untuk pencairan, tak ada kaitannya dengan Pilgub,'' tegasnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Bali Drs. Ketut Canang yang dihubungi di tempat terpisah, juga mengaku belum mengetahui kapan pencairan BLT di Bali. ''Yang jelas, kita masuk tahap kedua. Kapan pencairannya, saya belum tahu,'' ujarnya. Sebab, semua masih memerlukan koordinasi lintas vertikal dan horizontal, termasuk usulan kabupaten mengenai KK miskin terbaru.

Canang menyatakan, data warga miskin masih berpatokan dengan data lama 147.044 KK. Namun perkembangan terakhir setelah dilakukan evaluasi, ada pengurangan warga miskin 4.403 KK sehingga jumlah warga miskin di Bali 142.641 KK. Pengurangan terjadi di Jembrana 1.612 KK, Karangasem 1.179 KK, Badung 1.554 KK dan Denpasar 58 KK.

Di Denpasar, hingga kini belum ada yang menerima BLT. Bahkan, Pemkot Denpasar berharap data penerima BLT dilakukan revisi karena sudah terlalu lama. Sekretaris Kota (Sekkot) Denpasar Drs. I Nyoman Aryana, M.Si., Senin (26/5) kemarin, mengatakan pihaknya berharap data yang digunakan untuk pencairan dana dari kompensasi BBM ini bisa direvisi. Pasalnya, data yang digunakan sudah lama, yakni tahun 2005 lalu. Pihaknya khawatir banyak penerima BLT yang terdaftar sudah pindah dari Denpasar atau bahkan sudah meninggal.

Aryana juga mengakui, data yang digunakan pemerintah pusat banyak yang harus didata ulang. Pasalnya, terdapat 4.000 data penerima BLT yang disodorkan dalam data masyarakat miskin tidak tercatat dalam nomor induk kependudukan (NIK).

Sementara itu, petugas Kantor Pos Denpasar yang dihubungi kemarin mengatakan pencairan BLT untuk wilayah Bali belum bisa dilakukan. Kantor Pos Denpasar saat ini belum menerima kartu BLT dari pemerintah pusat. ''Saat ini kami sedang melakukan pendataan data dari masing-masing desa/kelurahan,'' ujar petugas tadi via telepon. (029/kmb12)