Fiskal Dihapus, Rugikan Pariwisata Domestik

PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di depan DPR-RI pekan lalu yang akan menghapus kebijakan fiskal luar negeri tahun 2010 bukanlah isu baru. Penghapusan fiskal luar negeri sudah lama diwacanakan pemerintah. Rencana pemerintah ini sempat ditentang Meneg Pariwisata Jero Wacik. Menteri asal Bali ini punya alasan pariwisata Indonesia khususnya Bali sangat terpuruk.

Jika DPR meloloskan penghapusan fiskal luar negeri dalam pembahasan RUU Pajak, penderitaan rakyat Bali akan bertambah. Sepinya wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali, wisatawan domestik (nusantara) bisa jadi penyelamat perekonomian masyarakat -- meski masih jauh dari harapan.

Melihat begitu pentingnya fiskal luar negeri untuk membendung wisatawan domestik agar tak ramai-ramai terbang ke luar negeri, Februari 2005 Jero Wacik mengadakan jumpa peres khusus menyampaikan keberatan atas diberlakukan kebijakan bebas fiskal ke luar negeri, terutama bagi mereka yang bertujuan wisata. Hal ini sesuai dengan rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Uudhoyono di Istana Tampak Siring.

Sudah bisa dipastikan jika fiskal luar negeri yang besarnya Rp 200 ribu s.d Rp 1 juta per orang dihapus, pelancong domestik akan lebih banyak memilih piknik ke luar negeri, termasuk mereka yang kemampuan finansialnya masih terbatas. Mereka ini ingin mencari objek wisata lain di luar negeri yang biayanya mungkin sama dengan biaya berlibur di Bali atau tempat lainnya di Indonesia.

Dalam pembahasan RUU Pajak ini, kita berharap DPR berpikir untuk kepentingan masalah domestik. Dewan jangan samakan Indonesia dengan negara-negara maju yang telah menghapus fiskal luar negerinya. Biaya fiskal lebih baik tetap diberlakukan selektif bagi warga Indonesia yang pergi ke luar negeri. Dengan kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan jumlah wisatawan domestik yang berwisata di dalam negeri.

Memang banyak yang mendukung penghapusan fiskal luar negeri ini. Apalagi tidak pernah ada ada penjelasan rinci dan transparan berapa pemasukan negara dari fiskal sebenarnya. Pungutan fiskal ini juga rawan terjadinya korupsi.

Kita tidak menutup mata, di kawasan ASEAN tinggal Indonesia yang menerapkan pungutan fiskal. Sebenarnya, selain Indonesia, Thailand juga pernah memberlakukan fiskal. Tetapi beberapa bulan kemudian kebijakan itu dicabut, karena dinilai lebih banyak merugikan daripada menguntungkan dunia pariwisata Thailand.

Kebijakan menghapus fiskal pasti akan disambut positif oleh industri penerbangan. Alasannya, kebijakan tersebut berpeluang besar meningkatkan lalu lintas penerbangan internasional. Penghapusan fiskal sebaiknya dibarengi dengan peningkatan promosi dan inovasi di sektor pariwisata supaya turis lokal tidak terbang ke lain. Yang lebih penting lagi, penghapusan fiskal ini hendaknya dibarengi dengan meningkatnya perdagangan internasioal produk Indonesia di luar negeri. Sebab, bebas fiskal bukan hanya sekadar jalan-jalan di luar negeri, tapi ada nilai ekonomi tinggi yang bisa diraih yakni meningkatkan ekspor.

Melihat dua sisi yang berbeda dan punya kebenaran masing-masing, sebaiknya pemberlakukan fiskal harus selektif karena Indonesia banyak tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Mereka yang mau berpromosi wisata, PJTKI yang akan bekerja di luar negeri atau mahasiswa yang belajar di luar negeri harus dibebaskan dari biaya fiskal.

Jika fiskal luar negeri dihapus sebaiknya diiringi dengan menambahkan jumlah negara yang mendapat fasilitas visa on arrival. Fiskal adalah bentuk subsidi bagi industri pariwisata domestik, yang berakibat tidak terjadinya lecutan daya saing untuk berkompetisi di pasar pariwisata global. Fiskal juga dapat melemahkan kesempatan menyerap ilmu-ilmu pengetahuan terkini dan kesempatan belajar pergaulan internasional untuk semua lapisan masyarakat kita dari negara-negara yang lebih maju.

Penghapusan fiskal dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan dalam penerimaan negara. Sebab penghapusan fiskal juga diyakini pemerintah akan meningkatkan volume perjalanan ke luar negeri. Apalagi sejumlah negara Asia sering keberatan dengan penerapan fiskal sehingga membatasi masyarakat Indonesia yang ingin ke luar negeri. Padahal, saat yang sama pemerintah mengharapkan sebanyak mungkin masyarakat asing datang. * wirya