Warung Global
Terlambat, Pernyataan Diknas Propinsi Bali 

TIDAK henti-hentinya masalah yang menerpa dunia pendidikan kita. Setelah terdengar kabar bahwa pemerintah tak turut campur dengan pembiayaan sekolah yang berarti masing-masing sekolah diberikan wewenang untuk mengatur ''rumah tangganya'' sendiri. Pemerintah memberikan kesan lepas tangan terhadap dunia pendidikan, kini diikuti oleh Diknas Propinsi yang membuka keran otonomi bagi sekolah. Ini menjadi kekhawatiran masyarakat, karena biaya pendidikan yang makin tinggi dan tidak terkontrol. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi jika semakin jarang anak-anak bisa menikmati pendidikan. Pernyataan Diknas dinilai terlambat, sebab biaya sekolah sudah telanjur terbayarkan. Itulah opini yang muncul dalam Acara Warung Global dengan topik ''Otonomi Sekolah Bukan Alat Penekan Ortu Siswa'' yang disiarkan Radio Global FM Bali, Kamis (26/7) kemarin. Berikut rangkumannya.

================== 

Guatama di Tampaksiring tidak melihat bahwa pendidikan itu murah, namun malah sebaliknya membuat hati semakin sedih saja. Orangtua siswa dibuat susah payah mengumpulkan biaya pendidikan, dan pendidikan murah semakin sulit dicapai. Ini bisa dilihat dari sekolah negeri yang mestinya dibiayai pemerintah, namun dengan seenaknya memungut biaya pendidikan. Kalau benar tak ada maksud menekan, berarti berlakukan sanksi bagi oknum yang melanggar.

Ditambahkan Wayan Belog di Denpasar dan Dewa Winaya di Tabanan, sebelum pemerintah ingin lepas tangan alias tak ingin bertanggung jawab lebih dalam, terlebih dahulu ubah peraturan yang ada dalam GBHN, dengan persetujuan seluruh rakyat, mengingat hal itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tengah kesulitan ekonomi, biaya pendidikan terus naik. Sejalan dengan hal itu maka semakin banyak pula mereka yang tak bisa menikmati pendidikan, masyarakat malah dibuat bingung dengan cara pikir pemerintah itu, apa jadinya negara ini.

Kekhawatiran Ledang Asmara di Denpasar bahwa secara gampang liberalisasi di sekolah terbuka lebar, buktinya sekolah menarik iuran yang tidak kongkret. Sebagai mantan guru, ia sangat menyesalkan hal ini. Jika demikian siapa pihak yang akan bertanggung jawab melindungi orangtua murid? Bali Education Watch ke mana? Jika hal ini dibiarkan kita sebagai masyarakat, terutama orangtua murid, akan dirugikan.

Ngurah Setyawan di Ubud menjelaskan bahwa Bali Education Watch kini tengah memaksimalkan diri di Jembrana. Bahkan, kini sudah memulai programnya di Ubud, dengan harapan segala keluhan bidang pendidikan bisa ditangani dengan baik. Dia juga berharap selain Jembrana bisa diikuti oleh kabupaten lain dalam menjawab berbagai keluhan masyarakat tentang biaya pendidikan yang kian mahal.

Setia di Tabanan berharap agar Mendiknas rutin terjun ke bawah, pantau dan jangan hanya menerima laporan ABS saja. Menyikapi situasi ini, bisa saja laporan yang disajikan ke pusat tak sesuai dengan kebenaran. Sejatinya biaya pendidikan sudah kian mahal.

Nang Chekov di Payangan yang setuju dengan pendapat yang lain, menyarankan agar yang berwenang berbenah diri berkomitmen untuk benahi dunia pendidikan. Jika tak ada satya wacana maka harapan untuk menikmati sekolah gratis makin lama tercapai. Sebab, tiap semester buku-buku pelajaran berganti terus, begitu juga banyak masalah pendidikan lainnya.

Walek di Gelogor dan Ketut Nasir di Panjer menilai dunia pendidikan kita sudah di ambang kehancuran. Kalau tak ada niat baik dari pemerintah, Diknas dan juga semua pihak, dunia pendidikan tak bisa diselamatkan. Mungkin lepas tangan pemerintah hanya tahap percobaan saja, namun sampai kapan hal ini akan jadi percobaan, apakah tidak dipikirkan efeknya ke depan. Yang bisa dilakukan masyarakat adalah hanya berpasrah diri.

Agung Adnyana di Denpasar juga mengakui hal itu. Menurutnya, semestinya pihak-pihak terkait duduk bersama, membentuk tim verifikasi yang membicarakan masalah pendidikan kita agar memiliki standardisasi. Biaya tinggi memang sungguh ironis. Oleh karena itu, tak ada kata terlambat untuk berbentuk, asal betul-betul transparan.

Gede Biasa di Denpasar menyatakan bahwa kesan ikut-ikutan Diknas atas kebijakan pemerintah seolah tak memperhatikan bagaimana urgennya masalah pendidikan ini membuat masyarakat kelimpungan. Di sini pemerintah tak boleh tutup mata dan telinga.

Selain itu, Kadek Mako di Kedewatan menilai pernyataan Diknas Propinsi Bali terlambat, jika hal ini tetap dibiarkan maka liberalisme gaya baru segera tercipta, dan sila kelima Pancasila tak akan terwujud. Mestinya pemerintah mengkaji terlebih dahulu. Sekolah yang diyakini bisa mengubah nasib generasi kita justru keadaannya malah berbalik yakni mempermainkan nasib orang. * sikha