Laptop bagi Anggota DPR --
Paling untuk Buka Situs Porno
Jakarta
(Bali Post) -
Tiap ada fasilitas baru yang digunakan anggota DPR, biasanya
anggota DPRD cenderung akan mengikuti kalau dianggap
menguntungkan. Atas hal ini anggota DPRD diminta tidak latah
mengikuti anggota DPR untuk pengadaan komputer jinjing (laptop)
yang baru pertama kali dimunculkan ini. ''Kalau untuk anggota DPRD
makin konyol lagi,'' kata pakar Telematika Roy Suryo kepada
wartawan di Jakarta, Sabtu (24/3) kemarin.
Menurut dia, seharusnya Badan Urusan Rumah Tangga
(BURT) DPR dapat mengkaji kembali keputusannya membeli laptop yang
telah dianggarkan Rp 21 juta untuk tiap anggota DPR itu. Ia
meyakini, jika di tingkat nasional langkah ini bisa dicegah DPR,
maka anggota DPRD tidak akan ikut-ikutan memfasilitasi dirinya
yang macam-macam.
Ada gejala teknologi informasi, lanjutnya,
digunakan sebagai isu untuk membuat proyek baru. Trend baru
pengadaan laptop di DPR dengan isu teknologi informasi itu rawan
penggelembungan dana. Ini yang harus diwaspadai, karena visinya
nggak jelas. ''Jadi, jangan ikut-ikutan trend seperti itu,''
ingatnya.
Sementara itu, Pelaksana Program Monitoring Hukum
dan Peradilan ICW Emerson Junto mengatakan BURT yang memaksakan
membeli laptop untuk anggota DPR patut dicurigai. Pasalnya, ada
nuansa permainan antara Sekretariat Jenderal (Setjen) dan BURT
DPR. Padahal, kedua lembaga yang bertugas melayani kebutuhan DPR
itu bisa membatalkan rencana pembelian laptop. Apalagi, pengadaan
laptop itu tidak menjadi kebutuhan mendesak.
''Patut dipertanyakan bila BURT dan Setjen tetap
ngotot untuk tetap membeli laptop,'' katanya. Apalagi, sebagian
anggota DPR menyatakan tidak memerlukan laptop. Aparat hukum dan
masyarakat harus memantau proses pengadaan komputer jinjing itu.
Bila pengadaannya tidak melalui tender, maka rentan terjadinya
korupsi dan harus ditindaklanjuti.
Situs Porno
Dihubungi terpisah, anggota Fraksi PDI-P DPR
Permadi menolak keras rencana pengadaan laptop tersebut. Jika
laptop itu dibagikan, paling dimanfaatkan oleh anggota DPR untuk
membuka situs porno atau hal-hal yang tidak relevan dengan
pekerjaannya. Jika nanti sudah terealisasi, ia akan mengembalikan
perangkat high tech ini ke BURT. Alasannya, tidak bisa
mengoperasikan laptop.
''Kalau diberi laptop, yang pertama pasti 20-30
persen untuk buka situs porno. Sudah itu, nanti pukul tiga pagi
baca-baca berita yang nggak relevan. Besok paginya ramai-ramai
cerita berita yang nggak relevan itu dengan pekerjaannya,'' ujar
politisi yang dikenal sebagai paranormal ini.
Menurutnya, anggota DPR yang setuju atas rencana
itu hanyalah karena gengsi. Mereka tidak mau kalah hebat dengan
para anggota lainnya yang telah memiliki dan menggunakan laptop.
Padahal, anggota Dewan yang tidak bisa menggunakan komputer
terbilang banyak, termasuk dirinya. ''Kalau diberi laptop, saya
yang pertama mengembalikannya lagi,'' seloroh anggota Komisi I DPR
itu.
Sementara itu, Wakil Ketua BURT Ebby Djauhari
mengaku tidak bisa membatalkan program pengadaan laptop tersebut.
Alasannya program tersebut sudah disetujui dalam rapat paripurna
DPR. "Jadi, tidak mungkin dibatalkan, lagi pula sudah dianggarkan
dalam APBN 2007," katanya.
Didesak program laptop itu tidak transpran karena
mengarah pada spesifikasi tertentu, Ebby membantah hal itu.
Semuanya sudah sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003. Kalau terjadi
kecurangan, kita punya hak untuk mempertanyakannya kepada Sekjen
DPR. Ketua DPR Agung Laksono mendukung langkah BURT, dia meminta
program laptop diteruskan saja. Namun, prosesnya harus transparan.
''Diteruskan saja pengadaannya, tinggal pengawasan yang
diperketat," kata Agung. (kmb4/kmb3)
