Pilkades Serentak sebagai Revitalisasi Ruang Berdemokrasi

Denpasar (Bali Post) -
Pilkades serentak yang akan digelar di Kota Denpasar, 21 Oktober mendatang merupakan bentuk-bentuk revitalisasi peran publik dalam berdemokrasi. Pilkades serentak ini hendaknya dimaknai sebagai bentuk-bentuk penguatan otonomi desa dalam konteks memilih pemimpin yang berpihak pada kepentingan publik. Demikian penegasan Sekretaris DPD Partai Golkar Denpasar A.A. Ngurah Gede Widiada, Selasa (16/10) kemarin.

Politisi asal Puri Peguyangan ini menilai Pilkades serentak di Kota Denpasar telah memberi harapan segar terhadap peluang terbangunnya kesadaran berdemokasi di kalangan warga desa. Tarik-menarik kepentingan politik  dalam Pilkades harus diminimalkan agar kades terpilih tidak menjadi agen kekuasaan. ''Para kanidat harus memposisikan bahwa lawan bukanlah musuh melainkan partner kerja dalam membangun desa,'' ujar Ketua Fraksi Partai Golar di DPRD Kota Denpasar ini.

A.A. Ngurah Gede Widiada mengatakan semangat Pilkades serentak ini patut mendapat respons dan partisipasi positif dari masyarakat. Menurutnya, tampilnya sejumlah kandidat dalam Pilkades serentak di setiap desa ini nyata-nyata menunjukkan adanya aroma demokrasi yang terbuka dan bebas intimidasi.

''Belajar dari pengalaman Pilkada Kota Denpasar yang berakhir damai dan mendapat penilaian baik, maka pihak-pihak yang berkompeten dapat memberikan apresiasi yang positif, bukan malah melakukan intervensi. Sikap bijaksana ini akan memberi ruang kepada para calon kades ini benar-benar bisa menjadi pengawal pembangunan berbasis desa, jika terpilih,''  ujar Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bali ini.

Momen ini juga diharapkan bisa mengarah pada upaya-upaya menjaga Bali dalam konteks menjadikan desa sebagai benteng pertahanan membangun kedamaian Bali.

Widiada tidak sependat jika pemilihan kades menjadi media kepentingan politik. Masalahnya dalam konteks otonomi desa, ini peran kepala desa sangat strategis. Kini banyak dana pembangunan diarahkan ke desa-desa, sehingga ruang untuk membangun desa harus diposisikan secara proporsional.

''Mari membangun otonomi desa dengan memberikan aspresiasi yang bijak dan mendidik. Pilkades serentak ini jangan dijadikan ruang politik,'' ujarnya.

Selebihnya, Widiada mengingatkan agar kepala desa yang terpilih tidak menjadi agen kekuasaan melainkan harus benar-benar mengayomi warganya. Pihak yang kalah agar berjiwa besar mendukung partnernya dalam membangun desa. (044/*)