''Mertha Matemahan Wisya''

KENAIKAN harga BBM yang diikuti bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin justru menimbulkan persoalan di daerah. Di Gianyar, data kemiskinan di BPS mencapai 7.629 KK. Namun, kini KK miskin di Gianyar mengalami kenaikan hingga 8.391 KK (data pelayanan kesehatan gratis) atau 33.390 jiwa. Sehingga dipastikan banyak keluarga miskin di Gianyar tidak mendapatkan BLT.

Sekda Gianyar Cok. Putra Nindia mengakui, 30 persen KK miskin di Gianyar tidak akan mendapatkan BLT. Pemda sendiri dalam hal ini belum mempunyai solusi apa pun. Sementara Bupati Gianyar Tjokorda Artha Ardhana Sukawati mengatakan BLT rentan menimbulkan kesalahan kebijakan sehingga nantinya BLT ini bisa menjadi mertha matemahan wisya (makanan yang menimbulkan penyakit). ''BLT yang seharusnya membuat rakyat sejahtera malah menimbulkan masalah pada rakyat itu sendiri,'' jelasnya.

Cok Ace belum memikirkan solusi apa yang akan diambil terkait rencana datangnya dana BLT itu ke Gianyar. Cok Ace  mengaku bukan menolak BLT, tetap menerima dengan catatan. Artinya, jumlah penerima BLT itu adalah KK miskin sesuai data terakhir bukan data lama.

Sementara itu, Pemkab Klungkung mendesak Pemrop Bali mengeluarkan kebijakan yang menyatakan kesepakatan antarkabupaten/kota di Bali terkait menerima-tidaknya BLT. Sekda Klungkung, Ketut Janapria, mengakui kericuhan saat pembagian BLT sangat mungkin terjadi. Dia meyakini masih ada KK miskin yang tidak terdata sebagai penerima BLT kali ini. ''Mereka yang tidak tercatat pasti protes,'' ujarnya.

Di Tabanan, BPS mencatat 11.672 KK yang akan mendapatkan kucuran BLT dengan tiga kategori yakni sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Data yang digunakan adalah data tahun 2005 lalu. Kepala BPS, I Dewa Made Suambara, menyatakan untuk kategori sangat miskin 1.496 rumah tangga, kategori miskin paling banyak yakni 8.464 dan 1.712 dalam kategori hampir miskin.

Sementara itu, anggota DPRD Tabanan, Ni Made Meliani, berpendapat pemberian BLT tanpa data kemiskinan yang valid justru akan menimbulkan berbagai persoalan seperti kecemburuan, bahkan perpecahan di masyarakat. Ia melihat penerima BLT sebelumnya, banyak yang memiliki sepeda motor. Sementara mereka yang benar-benar keadaannya memprihatinkan juatru tidak mendapatkan dana itu.

Di Jembrana juga menggunakan data lama sehingga masih rancu dan rawan diselewengkan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jembrana, I Ketut Gama, mengatakan penerima BLT tahun 2005 sebanyak 6.998 KK sedangkan KK miskin yang ada di Jembrana sekarang ini tersisa 5.386 KK.

Anggota DPRD Jembrana dari PDI-P, I Putu Budi Wihantara, menilai seharusnya ada evaluasi dan pemutakhiran data apalagi masih menggunakan data 2005. Anggota lain, Iskandar Alfan dan Wahyu Eko Widianto khawatir penyaluran BLT tidak tepat sasaran seperti tahun sebelumnya. Selain itu, menurut Iskandar, penetapan kriteria miskin di Jembrana berbeda dengan pusat. ''Kalau digunakan standar BPS mungkin jumlah orang miskin bisa bertambah,'' sindirnya. (dar/kmb20/kmb14/sur)