Ubah ''Bhisama'' Kesucian Pura ..
Skenario Caplok Tanah Strategis

Denpasar (Bali Post) -
Ada skenario besar mencaplok tanah-tanah strategis Bali dekat Pura Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan. Jika berhasil, para investor nakal akan bersorak karena proyek di radius kesucian pura bisa berjalan mulus. Investor Golf Besakih, Loloan dan Vila Pecatu segera bangkit.

Ketua Walhi Bali, Agung Wardana, mengatakan hal  itu pada diskusi bhisama kesucian pura di Rumah Makan Sari Warta Boga, Sabtu (24/5) kemarin. ''Saya curiga ada investor besar bermain dengan para broker dan pejabat,'' katanya. Sebab, ada upaya oknum pejabat bermain dengan lembaga umat untuk mensponsori acara diskusi kesucian pura tersebut. Padahal persoalan warga Pecatu saderhana hanya ekonomi. Tuntutan pajak yang tinggi bisa diselesaikan oleh bupati, bukan dengan mengubah bhisama.

Jika bhisama diubah, pejabat berwenang tak hanya melanggar secara sekala--perda tata ruang, juga niskala--bhisama kesucian pura. ''Bhisama diubah berarti merevisi sebuah sastra, jangan-jangan nanti kitab suci Weda mau direvisi,'' katanya seraya mempertanyakan di mana etika pejabat seperti itu.

Aktivis LSM Ngurah Karyadi mengatakan perjuangan mewujudkan bhisama kesucian pura tahun 1991-1992 melalui proses berdarah-darah. ''Kan lucu kini ada pelanggaran perda tata ruang, bhisama kesucian pura ditawar-tawar,'' katanya.

Sementara anggota DPRD Bali Si Ketut Mandiranatha yang terus diteror mengaku tak takut dengan pengkondisian dukungan bendesa, klian subak kepada Bupati Badung. Sebab dukungan itu bukan murni tetapi sebagian direkayasa. Sebab setelah dicek ke Pekaseh Muding Subrata, Pekaseh Tegal Agung Setiawan dan Pekaseh Petitenget Redo, mereka mengaku tak tahu-menahu. Malah mendukung perjuangan menegakkan bhisama.

Karena itu, rencana demo akan tetap dilakukan minggu kedua atau ketiga Juni. Dia berharap Bupati Badung tak panik dengan desakan mundurnya. Sebab, Presiden SBY pun dituntut mundur karena kenaikkan harga BBM. "Saya minta bupati mundur secara terhormat karena pelanggar bhisama dan tata ruang dibiarkan,'' tegasnya.

Mantan Forum Pembangunan Bali diwakili Nengah Netra mengaku heran pejabat membiarkan vila liar tidak dibongkar, padahal itu tanggung jawabnya mengamankan perda. ''Persoalan ini sudah masuk ranah hukum, pejabat yang tak menertibkan pelanggaran bisa disidik, ancamannya pidana 6 bulan dan denda Rp 50 juta,'' ucapnya. Dia bersama Dewa Palguna, Dewa Ngurah Swasta dan Alit Kelakan memperjuangkan bhisama kesucian pura tahun 1991-1992. Tahun 1991 sudah ada investor berencana membangun vila dekat terminal Pura Pecatu. ''Empat hari, kami menginap di Pura Pecatu waktu itu,'' katanya. (029)